Intoleransi di Bandung dan DIY Bukti Mandulnya Perlindungan Umat Beragama

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Departemen Pemberdayaan Masyarakat DPP Gerindra Yakar Hondro menyayangkan terjadinya aksi pembubaran kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Sabuga, Bandung, pada Selasa (6/12) kemarin.

Peristiwa tersebut menurut pria yang akrab disapa Yahon ini, menandakan kemandulan perlindungan umat beragama dan kegagalan koordinasi dari pemerintah. 

"Saya kira itu bentuk kegagalan baik itu di level pemerintah daerah, hingga ke level pemerintah pusat sebagai pengatur kebijakan sekaligus penanggung jawab penuh kebebasan beragama dalam kemajemukan bangsa," ujar Yahon Jumat (9/12). 

Yahon menyatakan pendapatnya, karena juga terjadi aksi intoleransi di Yogyakarta. Di mana Forum Umat Islam meminta manajemen Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) menurunkan baliho kampus yang di dalamnya ada gambar mahasiswi berhijab. Alasan massa karena meresahkan sejumlah ormas Islam dan dapat berpotensi menyesatkan umat. 

"Jangan lupa, November kemarin juga terjadi teror bom gereja di Samarinda dan bom molotov di Vihara Singkawang. Jadi hal-hal ini patut dipertanyakan, apakah negara yang berisikan ancaman-ancaman ini yang akan  kita bangun ke depan," kata Yahon.

Diapun kemudian menagih janji kampanye Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, beberapa waktu lalu. Ketika itu Jokowi-JK senantiasa mengumbar janji bakal melindungi kaum minoritas.

"Presiden Jokowi-JK telah berjanji melindungi kaum minoritas, berjanji menjadikan ‘Indonesia Rumah Kita’ yang menghormati kebhinekaan. Kita patut menagih janji tersebut," tutun Yahon.(gir/jpnn)