JPNN.com 
Jalan Berbayar, Kebijakan Konyol
Oleh: Prof Tjipta Lesmana
Tentu saja, apa yang terjadi di Singapura tidak bisa disamakan dengan di Indonesia.
Di negara jiran, ruas jalan raya yang dikenaan ERP tidak lebih empat ruas jalan, di Jakarta hampir 20 ruas jalan! Jalan-jalan strategis.
Di Singapura, pada jalan-jalan yang dikenakan ERP disediakan jalan-jalan alternatif yang memadai.
Artinya, publik bisa dengan mudah mengambil jalan alternatif.
Bagaimana di Jakarta? Nyaris susah cari jalan alternatif, paling-paling gang-gang sempit yang rentan bertabrakan/bersenggolan dengan kendaraan lain.
Kebijakan jalan berbayar sungguh konyol dan tidak manusiawi!
Apa tujuan sesungguhnya? Jika untuk mengurangi kemacetan, pasti takkan berhasil.
Jika untuk menambah pemasukan (tax) Pemda DKI, ini bentuk “perampokan” yang tidak manusiawi dan konyol!
Prof Tjipta Lesmana mendesak DPRD DKI Jakarta membatalkan uji coba jalan berbayar. Kemacetan lalin hanya bisa diatasi dengan pembatasan jumlah mobil dan motor.
- Tiru Singapura, Pemprov DKI Jakarta Bakal Bangun Pulau Sampah
- Polling Institute Rilis Kepuasan Publik kepada Jokowi Tembus 77,1 Persen
- Mendampingi Jokowi Kunker, Qodari: Saya Terkejut Saat Diajak
- Jokowi Menugaskan Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
- Grace Natalie PSI Dapat Tugas dari Presiden Jokowi di Pemerintahan
- Klub Presiden Bisa Berikan Ide dan Gagasan Besar untuk Kemajuan NKRI
.jpeg)
