JPNN.com 
Jalan Berbayar, Kebijakan Konyol
Oleh: Prof Tjipta Lesmana
Semua orang sudah tahu pendapatan Pemda DKI selama ini sangat menggiurkan.
Dari PBB, pajak kendaraan bermotor dan pajak hiburan, serta reklame/iklan, jumlahnya sudah aduhai....
Dengan cara apa pun, kemacetan lalu lintas di Jakarta mustahil diatasi selama jumlah mobil dan sepeda motor tidak dibatasi.
Kementerian Keuangan kerap memberikan berbagai insentif pajak kepada mobil-mobil baru, dan menteri keuangan happy sekali melihat jumlah mobil baru melonjak.
Di banyak negara yang kami kunjungi, kebijakan impor mobil dilaksanakan secara masif!
Di Singapura, Shanghai, Tokyo, Seoul, Amsterdam, Los Angeles, Moscow, produksi dan impor mobil semua “dicekik”, sangat dibatasi.
Hanya di Indonesia, arus masuk sepeda motor dilepas seluasnya.
Dengan uang Rp 500 ribu, kita bisa bawa pulang sepeda motor, kredit 2-5 tahun.
Prof Tjipta Lesmana mendesak DPRD DKI Jakarta membatalkan uji coba jalan berbayar. Kemacetan lalin hanya bisa diatasi dengan pembatasan jumlah mobil dan motor.
- Prabowo Berkomentar soal Ijazah Palsu Jokowi, Pengamat Beri Penilaian
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Prabowo: Saya Dibilang Presiden Boneka, Dikendalikan Pak Jokowi, Itu Tidak Benar
- Ary Ginanjar Menilai Jakarta Pionir Manajemen Talenta Berbasis AI di Indonesia
- Hadiri Kopi Good Day DBL Festival 2025, Pramono Umumkan Sejumlah Kerja Sama
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
