Jangan Pilih Caleg Pemeras

JAKARTA - Deputi Bidang Politik Kantor Wakil Presiden (Wapres) Prof Djohermansyah Djohan mengatakan, citra lembaga DPRD sangat dipengaruhi oleh perilaku dan karakter pimpinan DPRD itu. Kalau pimpinan DPRD suka memeras kepala daerah untuk meminta uang APBD ataupun proyek-proyek, maka citra lembaga dewan akan hancur di mata rakyat. Terlebih, bila pimpinan dewan yang meras uang APBD itu mengatasnamakan lembaga saat minta uang ke kepala daerah.

Guru Besar di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) itu menyarankan agar masyarakat tidak memilih lagi pimpinan dewan yang terindikasi kuat suka memakan uang APBD. “Pilih saja caleg yang punya integritas baik. Kalau ada pimpinan dewan yang sudah ada bukti ikut menikmati aliran dana APBD, ya jangan dipilih lagi. Ingat, ikan busuk itu berawal dari kepalanya. Kalau pimpinan dewan bermoral baik, maka anggota dewan juga akan baik,” ujar Djohermansyah Djohan di Jakarta, Selasa (18/11).

Dia menanggapi banyaknya kasus korupsi APBD yang melibatkan kepala daerah dan oknum anggota DPRD yang ikut menerima aliran dana. Hanya saja, dia tidak secara spesifik menyebut di daerah mana saja hal itu terjadi. Dia hanya menjelaskan secara umum. Seperti diketahui, dalam kasus korupsi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur dan Kota Medan, Sumatera Utara, terindikasi ikut menikmati dana APBD. Untuk kasus Kukar, sejumlah anggota DPRD sedang menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan sudah ada yang menjalani persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

Namun, saat ditanya kasus korupsi APBD Medan dimana DPRD Medan ikut menerima aliran dana yang disebut untuk proses pembahasan RAPBD dan menjelang laporan pertanggungjawaban kepala daerah, secara tegas Djohermansyah menyebutkan, hal itu sudah tergolong bentuk pemerasan.

“Karena kalau mereka tidak dikasih uang oleh pihak eksekutif, pembahasan RAPBD bisa terancam tidak diketok palu, atau Lpj kepala daerah bisa ditolak. Ini model pemerasan yang biasa terjadi,” terangnya.