Jelang Pemilu, Waspada Konflik Lahan

JAKARTA – Jajaran pejabat di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) diharapkan memiliki kepekaan dalam menangani konflik-konflik lahan yang semakin marak belakangan ini. Ketika suhu politik makin panas menjelang Pemilu dan Pemilihan Presiden 2014, konflik primordial di kawasan hutan akan turut meningkat. Demikian yang dikatakan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kemarin.

Konflik semacam ini harus ditangani secara hati-hati. Karena biasanya melibatkan masyarakat dengan perusahaan. Pengambil kebijakan harus mampu melihat dari dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan rakyat dan pengusaha.

Di satu sisi, pemerintah harus melindungi hak-hak rakyatnya. Tapi di sisi lain hak pengusaha juga harus dilindungi, sehingga tercipta iklim kepastian hukum dalam berusaha. ”Dalam mengambil kebijakan, pejabat harus melakukan terobosan cerdas. Tetapi tidak boleh melenceng dari peraturan perundangan yang berlaku,” tegas Zulkifli.

Salah satu konflik lahan di kawasan hutan yang masih ramai dibicarakan saat ini adalah antara masyarakat Mesuji Lampung dengan PT Silva Inhutani. Sebelum kasus ini ramai dibicarakan, lanjut Zulkifli, pihaknya sudah hampir mencapai solusi bersama antara masyarakat dengan perusahaan.