Jika Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, tak Ada DPRD Provinsi
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta mengusulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta tidak lagi dipilih secara langsung, namun ditunjuk oleh Presiden RI. Alasannya, DKI merupakan daerah khusus ibu kota negara.
Usulan tersebut berimplikasi pada usulan selanjutnya yakni DPRD Provinsi DKI Jakarta dihapuskan. Sementara pengawasan dilakukan oleh DPR dan DPRD.
"Warga DKI tetap membutuhkan anggota legislatif yang menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka secara langsung selain di DPR dan DPD. Karena itu kami mengusulkan juga agar DKI memiliki anggota DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu legislatif," ujar Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi di Jakarta, Selasa (14/11).
DPRD Kabupaten/Kota nantinya kata Fayakhun, memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting, serta bertugas menyerap dan menyalurkan aspirasi warga DKI Jakarta. Selain itu juga bertugas memilih Wali kota/bupati secara musyawarah.
Ide ini hadir didasari beberapa pemikiran. Antara lain, meminimalisir kegaduhan politik di wilayah ibu kota negara. Kemudian, menghindarkan Warga DKI dari keterbelahan politik, sosial budaya sebagai ekses dari Pilkada.
"Usulan Wali kota/bupati dipilih oleh DPRD sebagai cerminan dari sila ke empat Pancasila. Kemudian, wali kota/bupati bekerja tidak saja berdasarkan kebijakan umum yang telah digariskan oleh pemerintah pusat melalui gubernur, tapi juga mengeksekusi aspirasi warga yang disalurkan lewat DPRD Kabupaten/Kota, sehingga tidak ada keterputusan hubungan antara pemerintah dengan kepentingan warganya," katanya.
Menurut Fayakhun, nantinya materi lengkap terkait usulan DPD Golkar DKI Jakarta terkait revisi UU Nomor 29/2017 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, akan dijabarkan lebih lanjut oleh Fraksi Partai Golkar di DPR dalam pembahasan RUU antara pihak pemerintah dan DPR RI.(gir/jpnn)
Gubernur DKI ditunjuk presiden. Ide ini hadir didasari beberapa pemikiran. Antara lain, meminimalisir kegaduhan politik di wilayah ibu kota negara.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Lodewijk Tegaskan Munas Golkar Hanya Bisa Digelar Desember
- Airlangga Dinilai Jadi Tokoh Utama di Balik Melejitnya Suara Golkar di Pemilu 2024
- Meriahkan Ramadan, Sahabat Abraham Bagikan 18.000 Takjil di Jakarta Pusat dan Selatan
- Golkar Tugaskan Hanan A Rozak Maju di Pilgub Lampung 2024
- Suara Golkar Moncer, Startegi Airlangga di Pemilu 2024 Tuai Pujian
- Golkar Sukses di Pemilu 2024, Airlangga Hartarto Sangat Pantas Kembali jadi Ketua Umum