Jika Tidak Ada Izin, Tolak Saja Peminta Sumbangan

Namun, melalui perwali tersebut, pemkot mengatur legalitas penarikan sumbangan.

Lembaga, yayasan, atau perseorangan yang menarik sumbangan harus punya izin. Dalam hal ini, yang diberi kuasa untuk memberikan izin adalah BPB linmas dan dinas sosial (dinsos).

Bukti legalitas digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas permintaan sumbangan dan penggalangan dana dari masyarakat.

Jangan sampai dana yang dihimpun nanti disalahgunakan.

Misalnya, digunakan secara pribadi oleh peminta sumbangan atau ternyata dana yang dihimpun tidak disalurkan untuk kepentingan yang sebenarnya.

Perwali juga mengatur bahwa biaya untuk penarikan sumbangan boleh diambilkan dari dana yang terhimpun.

Besarnya 10 persen dari nilai keseluruhan dana yang terhimpun.

Tapi, hal itu hanya berlaku untuk sumbangan selain bencana. Khusus untuk bencana, tidak boleh ada pemotongan dana.