JPNN.com 
Jimly Asshiddiqie: Biarkan Saja Ada Hak Angket Pemilu
Putusan MKMK juga menjadi dasar pengangkatan Ketua MK baru, yakni Suhartoyo pada 13 November 2023.
“Itu adalah inherent power MK sebagai lembaga independen untuk memilih ketuanya. Lembaga di luar tidak boleh ikut campur. Maka tidak ada kewenangan sedikit pun dari pengadilan TUN untuk mengubahnya,” kata Jimly.
Jika hakim PTUN nekat mengabulkan permohonan ipar Presiden Joko Widodo tersebut, Jimly menyatakan putusan PTUN tidak akan bisa dieksekusi karena bukan ranah mereka.
“Jadi, kalau misalnya dikabulkan, hakimnya layak dipecat karena membuat citra pengadilan makin rusak. Dia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri dan PTUN karena putusan tidak bisa eksekusi,” kata Jimly. (rhs/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie tidak mempersoalkan bila Paslon 1 dan 2 membawa dugaan kecurangan pemilu dalam hak angket di DPR.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
- MK Melarang Institusi Menjadi Pelapor Kasus Pencemaran Nama Baik, Ini Kata Pimpinan DPR
- Paslon Suryatati-Ii Sumirat Gugat Hasil PSU Bengkulu Selatan, Inilah Pokok-Pokok Permohonannya
- Inas Zubir Bicara Krisis dan Peluang Masa Depan Hanura di Tengah Keterpurukan
- Said Aldi Instruksikan Konsolidasi OKP Hingga ke Tingkat Bawah
- Dugaan Kecurangan PSU Pilkada Bengkulu Selatan Akan Digugat ke MK
- Irving Siap Cabut Gugatan PSU Pilkada Siak yang Diajukan Wakilnya di Sidang Perdana
.jpeg)
