JK: Presiden Boleh dari Parpol, Jaksa Agung Haram?

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi desakan aktivis pegiat antikorupsi agar Presiden Joko Widodo segera mengganti M. Prasetyo dari jabatan sebagai Jaksa Agung.

“Tentu tiap diganti kan ada dasarnya. Dasarnya apa? Kami tidak bisa mengganti hanya karena rumor-rumor aja,” ujar pria yang kerap disapa JK itu di kantornya, Jalan Veteran III, Jakarta, Senin (26/10).

Salah satu alasan pihak yang menginginkan untuk mengganti Jaksa Agung karena Prasetyo berasal dari parpol yakni Partai NasDem. Kebijakan Prasetyo selaku Jaksa Agung dikhawatirkan akan terkontaminasi dengan kepentingan partai asalnya,  Nasdem. Terutama setelah kasus mantan Sekje NasDem Rio Capella terkuak.

Namun, JK mengatakan alasan itu tidak bisa menjadi dasar untuk mengganti Jaksa Agung. Ia juga memastikan Prasetyo sudah nonaktif dari partainya.

“Apa parpol itu haram? Ndaklah kan. Ndak juga. Tidak ada UU mengatakan itu. Parpol itu suatu barang, lembaga yang baik. Bagaimana orang bisa jadi presiden tanpa parpol kan? Tidak bisa. Masa jadi presiden boleh punya partai, jaksa agung haram, gitu kan,” tegas JK.

JK memastikan sampai saat ini belum ada pembicaraan di kalangan internal kabinet untuk mengganti Prasetyo.(flo/jpnn)