Jokowi Tak Ingin Ongkir Lebih Mahal Dibanding Harga Produksi

jpnn.com, SUMATERA UTARA - Presiden Joko Widodo mendorong pemenuhan infrastruktur jalan untuk menunjang kegiatan produksi di suatu daerah.
Pria yang akrab disapa Jokowi itu tidak ingin biaya transportasi lebih mahal dibanding pengelolaannya.
Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meninjau kegiatan penanganan Jalan Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang merupakan akses menuju kawasan penghasil jeruk, Kampung Jeruk, Jumat (4/2).
"Setelah melihat di lapangan yang namanya kebutuhan jalan yang baik itu sangat sangat diperlukan karena menyangkut nanti struktur biaya dari yang namanya jeruk ini. Jangan sampai nanti harga jeruk di sini Rp 5 ribu, ongkos kirimnya Rp 8 ribu. Enggak sambung nanti," ujar presiden.
Presiden Jokowi berharap kegiatan penanganan Jalan Liang Melas Datas, Kabupaten Karo ini dapat membantu meringankan biaya logistik produksi jeruk di kawasan tersebut.
Dia menginginkan harga jeruk yang dihasilkan para petani lokal dapat bersaing dengan jeruk impor.
"Kami harapkan dengan adanya perbaikan jalan produksi ini, struktur biaya menjadi terutama untuk ongkos logistik, biaya logistik menjadi jatuh, akhirnya jeruknya bisa dikirim ke semua kota dengan harga yang kompetitif, tidak kalah dengan jeruk-jeruk impor," ungkap presiden.
Selain menurunkan biaya logistik, perbaikan jalan produksi juga dinilai akan meningkatkan keuntungan bagi para petani.
Presiden Joko Widodo tidak ingin biaya transportasi lebih mahal dibanding harga produksi. Presiden juga memerintahkan Sandiaga Uno.
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi