Kada Korupsi, Partai Pengusung Di-Black List
Selasa, 24 April 2012 – 23:46 WIB
Djohermansyah juga punya dugaan kuat, para calon harus mengeluarkan biaya untuk membeli "tiket perahu" partai pengusung.
Hal itu, lanjutnya, menyebabkan biaya pencalonan menjadi membengkak tinggi. Dampaknya, mereka saat menjabat kepala daerah berperilaku korup, seperti "menjual" perizinan. Perilaku seperti ini makin parah jika kepala daerah tak paham aturan pengelolaan keuangan daerah. (sam/jpnn)
JAKARTA - Lagi-lagi, pemerintah meloantarkan wacana terkait upaya mengerem banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Dirjen Otonomi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Golkar, PAN, dan Demokrat Siap Menangkan Jaro Ade Jadi Bupati Bogor
- Erzaldi Rosman Dapat Dukungan Langsung dari Prabowo Untuk Maju di Pilgub Babel
- Dukungan Terhadap Sudaryono Maju Pilkada Jateng Terus Mengalir
- Gerindra Sebut Prabowo Belum Pernah Bahas Penambahan Kementerian
- Elektabilitas Calon Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Melejit, Capai 62,2 Persen
- Dasco Gerindra Ungkap Prabowo Sudah Kantongi Nama untuk Pilgub Jakarta, Siapa Dia?