Kasus Obor Rakyat Diminta Tuntas Sebelum Pilpres
jpnn.com - JAKARTA -- Relawan calon presiden Joko Widodo dari Aliansi Nasionalis Nadhliyin (ANN), Laskar Rakyat Jokowi, Sahabat Nusantara, Gerakan Kebangsaan, dan Forum Alumni UI Jakarta, mendesak Bareskrim menuntaskan kasus dugaan fitnah dan pencemaran baik melalui Tabloid Obor Rakyat.
Dalam pertemuan dengan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Praswoto, mereka meminta Bareskrim segera menetapkan tersangka sebelum Pemilihan Presiden 9 Juli 2014.
"Kalau bisa sebelum tanggal 9 sudah ada tersangka, supaya ada pembelajaran. Jangan sampai ada preseden buruk jika kasus ini tidak tuntas," kata salah satu Ketua ANN Bob Randilawe, Rabu (2/7).
Dijelaskan Bob, tindakan yang sudah dilakukan lewat Tabloid Obor Rakyat itu sangat tidak pantas. Pihaknya pun menduga kuat bahwa ada indikasi penerbitan tabloid ini ada yang mensponsori.
"Mana mungkin bisa mencetak satu juta eksemplar kalau tidak ada yang membiayai," kata Bob.
Yang jelas, Bob khawatir jika Polri maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tegas menuntaskan kasus ini, maka akan terjadi konflik horizontal. "Ini jangan sampai terjadi di NKRI," ungkap Bob lagi.
Menurut Bob, kalau tidak diselesaikan kasus ini bisa jadi seperti bisul berbahaya yang sewaktu-waktu bisa pecah.
"Jadi kita ingin supaya kasus ini tuntas dan supaya SBY tidak kehilangan wibawa dan muka, karena nanti dianggap tidak tegas dan netral dalam hal ini," kata Bob.
JAKARTA -- Relawan calon presiden Joko Widodo dari Aliansi Nasionalis Nadhliyin (ANN), Laskar Rakyat Jokowi, Sahabat Nusantara, Gerakan Kebangsaan,
- Sosial Fest Jadi Ajang SMAN 61 Jakarta Pamerkan Hasil Projek P5 Tentang Jaminan Sosial
- Penjelasan Rektor Unri yang Polisikan Mahasiswa Pengkritik Tingginya UKT
- Cuaca Long Weekend, BMKG Prediksi Bakal Cerah Berawan di Wilayah Ini
- 5 Berita Terpopuler: Dirjen Nunuk Turun Tangan, Kabar Gembira soal Gaji PPPK 2025 Keluar, Ada 2 Poin Penting
- Bantu Korban Banjir Bandang di Luwu, PTPN Salurkan 5,5 Ton Sembako
- Sambangi Kantor Kementerian ATR/BPN, Eks Guru Besar IPB Minta Keadilan Kepada AHY