Kata Siapa Ada Swastanisasi Air di Jakarta?

“Sehingga jika Pemprov DKI memaksakan meminta PMD Rp 1,2 triliun, hampir dapat dipastikan anggaran itu akan menjadi temuan kerugian negara. Karena memang anggaran tidak dapat digunakan sebab sudah ada dana dari operator. Kalau DPRD menyetujui, mereka dikhawatirkan akan masuk penjara bareng-bareng karena telah melakukan penyimpangan anggaran. Jadi sudah tepat apabila DPRD menolak anggaran itu,” terangnya.

Mengenai keputusan MA yang banyak disalah artikan itu, saat ini juga sudah mendapat reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Kementerian Keuangan dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan Pemprov DKI menghentikan swastanisasi air.

Lebih lanjut, Andyka pun mengaku heran dengan kengototan sejumlah pihak, yang begitu ingin mengakhiri kerjasama operator air Aetra dan Palyja dengan PAM Jaya. Padahal, dalam klausul kerjasama perjanjiannya masih berlaku hingga 2023.

“Harusnya mereka yang ngotot ini memikirkan banyak aspek, termasuk aspek kerugian apabila operator yang merasa diputus kontraknya sepihak menggugat ke arbitrase internasional. Tentu yang akan dirugikan bukan hanya nama baik Pemprov DKI, namun juga pelayanan air masyarakat juga bisa terganggu. "Jangan sampai muncul kecurigaan, bahwa pihak yang ngotot ingin mengakhiri kerjasama antara Aetra dan Palyja ini, karena ada persaingan bisnis dari perusahaan lain yang ingin masuk menggantikan Aetra dan Palyja. Karena kabarnya ada perusahaan dari luar yang telah siap menggantikan peran Aetra dan Palyja,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia for Transparancy and Akuntability (Infra) Agus Chaerudin, menilai pelayanan air kepada masyarakat harus diutamakan. Saat ini pelayanan itu sudah mulai berkembang dengan perpipaan dan air bersih yang menjang se- Jakarta," katanya.

Dikonvirmasi oleh INDOPOS, Kasi Air Baku dan Air Bersih, Sumber Daya Air (SDA) Aditya enggan berkomentar jauh. Menurut Aditya, proses pengelolaan air oleh Pemprov secara teknis akan dibeberlakn langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anise Baswedan.

“Ini Insya Alloh, tim mengelola lebih banyak untuk masyarakat. Kita tunggu saja, nanti akan disampaikan oleh Pak Anies,” ujarnya di Balai Kota DKI.

Ia menyebutkan, saat ini tim tengah melakukan percepatan. Salah satunya sosialisasi bersama NGO hingga serikat pekerja.