Minggu, 18 Agustus 2019 – 09:42 WIB

Kebijakan Donald Trump Membuat Fadli Zon Iri

Rabu, 17 Juli 2019 – 16:43 WIB
Kebijakan Donald Trump Membuat Fadli Zon Iri - JPNN.COM

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif (Executive Order) yang meminta agensi-agensi pemerintahan federal membeli produk-produk dengan komponen lokal lebih tinggi. Perintah tersebut makin memperkuat standar preferensi barang-barang lokal Amerika yang harus dibeli pemerintah.

Menurut Fadli, jika sebelumnya standar komponen lokal hanya 50 persen untuk produk non-baja dan non-besi, syarat itu kini dinaikkan menjadi 75 persen. Sementara untuk produk baja dan besi, syarat kandungan lokal bahkan dinaikkan menjadi 95 persen.

Perintah Eksekutif adalah kewenangan hukum yang dimiliki Presiden AS sebagai kepala pemerintahan kepada agensi pemerintah federal di bawahnya. Sama seperti halnya produk legislasi, perintah tersebut juga memiliki kekuatan hukum.

BACA JUGA: Produk Tiongkok dan Vietnam Bikin Industri Baja Domestik Terjepit

Bedanya, menurut Fadli, Perintah Eksekutif disusun tanpa perlu meminta persetujuan Kongres. Para Presiden AS biasanya menggunakan Perintah Eksekutif sebagai instrumen untuk memenuhi janji-janji politiknya. Instrumen ini dianggap tak bertele-tele karena tidak harus melalui persetujuan parlemen.

"Kebijakan terbaru Presiden Trump ini terus terang membuat saya iri. Saat negara liberal seperti Amerika berusaha melindungi industri logam dasarnya sedemikian rupa, pemerintah kita belum juga merilis kebijakan untuk melindungi PT Krakatau Steel dan industri logam nasional dari serbuan produk-produk impor," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/7).

Menurut Fadli, alih-alih menyelamatkan industri baja nasional dan PT Krakatau Steel, kebijakan pemerintah justru sering menjadi penyebab terpuruknya bidang ini.

Selama enam tahun terakhir PT Krakatau Steel terus menerus merugi. Selain karena faktor internal perusahaan, kerugian ini juga disebabkan oleh peraturan pemerintah yang memungkinkan terjadinya impor baja besar-besaran ke Indonesia.

SHARES
Sponsored Content
loading...
loading...
Komentar