Kejagung Janji Tuntaskan Kasus Gubernur Kalsel

Terpisah, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto menjelaskan bahwa pengajuan izin pemeriksaan dari Kejagung kepada presiden bisa diajukan asal memenuhi beberapa syarat antara lain adanya unsur kerugian negara pada kasus yang menimpa para kepala daerah tersebut. “Izin pemeriksaan kepala daerah oleh presiden kan harus diketahui ada kerugian negaranya. Kebanyakan masih belum ada, semuanya masih dalam proses penyidikan dan semuanya belum tuntas,” cetusnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Basrief Arief menanggapi kasus yang menimpa Rudy Ariffin meminta jajarannya untuk melakukan pengkajian terhadap kasus korupsi pemberian dana santunan pembebasan lahan eks pabrik kertas Martapura tersebut. Pengkajian ulang dilakukan karena adanya putusan MA yang membebaskan tiga terpidana kasus tersebut.

Sekadar mengingatkan, Kejagung menetapkan Rudy Ariffin sebagai tersangka kasus korupsi pada September 2010 lalu. Ia diduga terlibat dalam kasus pembebasan tanah eks pabrik kertas Martapura.

Penetapan Rudy  Ariffin sebagai tersangka didasarkan atas Surat Perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor  Print-109/F.2/Fd.1/9/2010 tanggal 16 September 2010.