Kejaksaan Dituding Langgar KUHAP

JAKARTA - Kejaksaan dituding tak profesional dalam menangani perkara penambangan liar (ilegal mining) eksplorasi tambang batubara di kawasan hutan di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Ketidakprofesionalan kejaksaan, dibuktikan dengan memaksakan diri mengajukan kasasi dan memohonkan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas murni Pengadilan Negeri Banjarmasin. Perkara yang dipersoalkan tersebut atas nama Parlin Riduansyah, Direktur Utama PT Satui Bara Tama (SBT).

Bukan hanya tak profesional, dalam kasus yang tengah membelit dirinya itu, Parlin menuding ada keterlibatan mafia hukum. Alasannya, secara sadar dan terencana kejaksaan telah melanggar Pasal 224 KUHAP. Dimana putusan PN Banjarmasin tertanggal 19 April 2010 yang menjatuhkan vonis bebas murni atas dakwaan eksplorasi lahan di kawasan hutan, malah dilawan kejaksaan dengan mengajukan kasasi.

Padahal, lanjut Parlin, pasal 224 KUHAP dengan tegas melarang upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas murni. "Saya dinyatakan hakim tak bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan jaksa. Kedudukan, martabat dan nama baik saya harus dipulihkan," kata Parlin, Jumat (24/2).

Sebagai perusahaan yang sah, tambah dia, pekerjaan yang dilakukan SBT atas dasar izin Bupati Kota Baru Nomor 454/97.a/KP/D.PE tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi pada 23 Januari 2003. Keputusan ini kemudian diperkuat Keputusan Bupati Kota Baru Nomor 545/31.I/KP.D.PE tentang pemberian kuasa pertambangan eksploitasi tanggal 15April 2003 yang berada di areal budi daya tanaman tahunan dan perkebunan.