Keluarga Bupati Luwu Utara Dilarang Pimpin PDAM
Rabu, 14 Mei 2014 – 10:05 WIB
MASAMBA - Revisi peraturan daerah nomor 30/ 2000 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae, mempersempit peluang kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam revisi itu, keluarga pejabat bupati dan wabup dilarang menjadi direktur.
Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Luwu Utara, Endang Sri Hartati mengatakan, direktur PDAM diangkat bupati atas usulan dewan pengawas. Dikarenakan diangkat bupati, maka dalam revisi perda dimasukkan adanya larangan itu.
Baca Juga:
"Direktur PDAM harus di luar dari keluarga bupati dan wakil bupati. Baik itu, keluarga dengan garis keturunan langsung, ke samping termasuk menantu dan ipar. Mereka tidak bisa dicalonkan menjadi direktur PDAM," tegasnya.
Tidak hanya itu, dalam regulasi itu, juga diatur mengenai syarat calon direktur. Calon direktur harus berijazah S-1. Untuk calon direktur dari internal perusahaan pelat merah itu, minimal bekerja selama 10 tahun.(shd/abg)
MASAMBA - Revisi peraturan daerah nomor 30/ 2000 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae, mempersempit peluang kolusi, korupsi,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Begini Kronologi Kecelakaan Ambulans dan Truk Gandeng di Tol Batang-Semarang
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Rahima Istri Mantan Gubernur Jambi Dituntut 4 Tahun 5 Bulan Penjara
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Kementan Mengevaluasi Upsus Antisipasi Darurat Pangan di Kalimantan Selatan