JPNN.com

Kemenko Perekonomian Khawatir Revisi PP 109 Tahun 2012 Berdampak PHK

Selasa, 19 November 2019 – 04:37 WIB Kemenko Perekonomian Khawatir Revisi PP 109 Tahun 2012 Berdampak PHK - JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wacana revisi Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi kesehatan yang digulirkan kemenkes, tidak mendapat dukungan Kemenko Perekonomian.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian Atong Soekirman menjelaskan, pihaknya melihat kebijakan tersebut dari beberapa sisi, termasuk industri dan penerimaan negara.

“Kami melihat dari sisi tenaga kerja. Jika tidak hati – hati, aturan yang keliru bisa menciptakan pengangguran. Jadi kami belum sepakat,” tutur Atong Soekirman dalam pernyataan resminya, Senin (18/11).

Dijelaskan Atong, produktivitas Industri Hasil Tembakau (IHT) terus menurun setiap tahunnya. Adanya tambahan tekanan berupa kebijakan yang keliru dapat berdampak negatif pada industri tersebut dan semakin membuat industri terpuruk.

Selama beberapa tahun terakhir, IHT terus mengalami banyak tekanan dari berbagai sisi, khususnya regulasi yang berlebihan. Baru-baru ini pemerintah, melalui PMK No. 152/2019, memutuskan untuk menaikan tarif cukai yang sangat tinggi sebesar 23% dan harga eceran sebesar 35% yang akan diberlakukan mulai Januari 2020. Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Tekanan pada industri ini tentunya akan mengancam seluruh mata rantai produksi yang terlibat. Mulai dari tenaga kerja dan bisnis di bidang perkebunan, baik itu para petani tembakau dan cengkih; para tenaga kerja pabrikan; hingga pekerja dan pemilik toko ritel; serta lini usaha lain yang terkait.

Selama lima tahun terakhir, terdapat lebih dari 90 ribu tenaga kerja pabrikan yang telah mengalami PHK. Angka ini dikhawatirkan akan terus bertambah sejalan dengan ketidakpastian hukum yang membayang-bayangi industri padat karya ini.

Atong menambahkan, PP 109/2012 yang saat ini diberlakukan masih relevan. Justru Kementerian Kesehatan seharusnya melihat pasal - pasal yang sifatnya wajib tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik pada PP tersebut sebagai prioritas. Misalnya melaksanakan program upaya menurunkan prevalensi anak terhadap rokok.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...