Gus Lilur kembali menyampaikan apresiasi kepada Menkeu Purbaya terkait arah penataan industri tembakau nasional
Bea Cukai mendorong terciptanya industri hasil tembakau yang legal, tertib, dan kompetitif melalui pendampingan dalam rangkaian asistensi dan…
Bea Cukai Lhokseumawe terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri hasil tembakau legal di daerah.
Tokoh Madura menilai kebijakan tembakau tak adil dan mendorong percepatan pembentukan KEK.
Bea Cukai Malang menggenjot pertumbuhan industri tembakau legal dengan menerbitkan 2 NPPBKC untuk CV Agni Prabawa Lestari dan…
Ini yang disampaikan Wamenaker Afriansyah dalam diskusi bertema 'Satu Tahun Prabowo: Harapan Deregulasi dan Masa Depan Industri Hasil…
Industri hasil tembakau (IHT) sebagai penyumbang lapangan kerja dari hulu hingga ke hilir membutuhkan adanya kebijakan yang memastikan…
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo mengatakan pemerintah masih menelaah lebih dalam mengenai persoalan cukai rokok.
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY memberikan persetujuan penyelenggara Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) ke pada Koperasi Produsen Sata…
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono merasa PP Nomor 28 Tahun 2024 perlu dievaluasi karena berpotensi…
Para petani tembakau, pekerja, hingga pelaku usaha kecil mendesak pemerintah untuk memberlakukan moratorium kenaikan tarif CHT selama tiga…
Ketua APTI Agus Parmudji menyayangkan langkah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyesun R-Permenkes sebagai aturan pelaksana PP…
Sebanyak 41 karton TIS yang diekspor oleh PT Taru Martani ke Jepang mendapat fasilitas tidak dipungut cukai dari…
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan berharap pemerintah memperhatikan industri tembakau setelah terbit PP Kesehatan.
Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) terus menuai kontroversi
Polemik dalam PP 28/2024 dan RPMK menunjukkan kelalaian pemerintah dalam memperkirakan dampak ekonomi dari regulasi tersebut terhadap pekerja…
PD FSP RTMM-SPSI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berusaha memperjuangkan nasib & melindungi mata pencaharian yang bekerja di…
DPR menyoroti Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan terkait industri tembakau yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang disusun pada…
Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang dinilai mengkhianati amanah UU Nomor 17 Tahun 2023
Ketua Umum DPN APTI Agus Parmuji dengan tegas menolak PP Kesehatan yang bisa menjadi ancaman bagi perekonomian
Ketua Gabungan Pabrik Rokok Surabaya Sulami Bahar mengungkapkan kekhawatiran terhadap rencana kebijakan simplifikasi cukai tembakau
JPNN.com 
