JPNN.com 
KemenPAN-RB: Pejabat Pimpinan Tinggi Madya & Pratama Wajib Teken Perjanjian Kinerja
Beberapa capaian output yang telah dicapai, yaitu penyederhanaan struktur organisasi pada 90 kementerian/lembaga terhitung per-30 Juni 2021.
Kemudian, pembangunan unit kerja pelayanan publik percontohan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Sehingga total 201 unit kerja wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), dan 1.922 unit kerja wilayah bebas dari korupsi (WBK)," ucapnya
Capaian selanjutnya, yakni penataan kelembagaan dan penyempurnaan tata laksana yang mendukung pembangunan nasional dan tujuan strategis pemerintah.
Lalu, penyusunan berbagai kebijakan terkait sistem kerja dan partisipasi ASN dalam pengendalian Covid-19, transformasi manajemen sumber daya manusia (SDM) ASN.
Hal itu dimulai dengan peluncuran core values ASN BerAKHLAK dan employer branding Bangga Melayani Bangsa.
KemenPAN-RB juga sukses menyelenggarakan seleksi CASN 2021, optimalisasi keterhubungan national complaint handling system melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional-layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (SP4N-LAPOR!).
Selain itu, juga pembinaan pembangunan mal pelayanan publik (MPP). "Hingga akhir 2021 telah terbangun 50 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.
KemenPANRB melakukan penandatanganan perjanjian kinerja menteri dengan pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama.
- Semester Pertama Pemerintahan Prabowo: Ini 10 Menteri Paling Berprestasi
- KemenPAN-RB & Kemenkeu Ungkap Keberpihakan kepada Guru serta Tendik
- Pernyataan Menteri Rini untuk Peserta Seleksi PPPK Tahap 2
- Penempatan, Mutasi hingga Jenjang Karier PPPK Harus Diakomodasi di RPP Turunan UU ASN
- Perkembangan Terbaru Pembahasan RPP Manajemen ASN, Semoga Cepat Disahkan
- Riset IDSIGHT: Menag Nasaruddin & Menko AHY Masuk Jajaran Menteri Berkinerja Terbaik
