JPNN.com 
Kepala BKN Menjelaskan Kendala Pengangkatan PPPK, Simak Baik-baik
Itu sebabnya, sebagian besar daerah yang merekrut PPPK, mengajukan permohonan pada BKN agar penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) ditetapkan per Januari 2021.
"Pusat tidak bisa melakukan intervensi, karena ini otonomi daerah. Kami sebenarnya ingin PPPK cepat diangkat, cuma kalau daerah mengeluhkan tidak ada dana, kami mau bagaimana," terangnya.
Sayangnya, Bima enggan berkomentar tentang polemik Pasal 20B yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 72 Tahun 2020.
Pasal ini menyebutkan PPPK yang telah diangkat diberikan gaji berdasarkan golongan dengan masa kerja nol tahun setelah perjanjian kerja ditandatangani.
Golongan gaji ini termuat dalam lampiran PermenPAN-RB tersebut.
Di kalangan honorer K2 serta THL TBPP, pasal tersebut ditafsirkan masa kerja mereka tidak diperhitungkan dalam penetapan standar gaji awal sebagai PPPK.
Mereka protes karena rekannya sesama honorer K2 yang lulus CPNS 2018 tetap diperhitungkan masa kerjanya. (esy/jpnn)
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan perkembangan proses pengangkatan PPPK dari honorer K2 serta THL TBPP.
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Daftar Nama Keluar
- Ketua Forum Honorer Bersuara Lantang, Menolak jadi PPPK Paruh Waktu
- Honorer 8 Tahun Bekerja Ikut Seleksi PPPK, Dicoret gegara Tergiur Uang Haram
- Persaingan Ketat Seleksi PPPK Tahap 2, Ini Datanya, Tetap Semangat ya
- Soal Jadwal Pengangkatan CPNS & PPPK 2024, Pak Alim Sanjaya Beri Penjelasan Begini
- Sudah Ada yang Masuk Daftar Hitam, Tak Bisa Daftar CPNS & PPPK
