Kepala Daerah Prihatin Aksi Pembakaran Rumdin

Terjadinya berbagai kasus kekerasan dan protes dari masyarakat terutama menyangkut kepemilikan lahan atau izin di bidang kehutanan yang dimiliki beberapa perusahaan swasta, antara lain akibat kurang sinkronnya aturan sektoral dengan semangat otonomi daerah. “Harus kita evaluasi bersama-sama agar aturannya lebih baik,” sebut Syahrul Yasin.

Menyangkut penguatan peran gubernur, APPSI juga sangat concern. Sebab, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah seharusnya mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di lingkung wilayah kekuasaannya. Jangan lagi ada bupati atau walikota yang ada masalah langsung mengadu ke pusat.

Terkait masalah ini, Mendagri dalam berbagai kesempatan juga sangat mendukung. Makanya, Mendagri meminta agar para bupati atau walikota tidak main potong kompas atau membawa setiap masalah yang terjadi ke pusat. Para bupati/walikota juga diharuskan untuk selalu berkoordinasi dengan gubernur.

Pada Selasa (3/1) malam, para gubernur juga melakukan audiensi dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kediaman pribadinya, kawasan Fatmawati, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Hatta menyatakan siap mendukung dan berkoordinasi dengan APPSI, terutama menyangkut pembangunan ekonomi.