Keris Jaka Piturun dan Demokrasi ala Jogja

Karena itu, penobatan KGPH Herjuno Darpito, yang kemudian menjadi KGPH Mangkubumi dan selanjutnya menjadi pimpinan Keraton Jogjakarta bergelar Sri Sultan HB X, merupakan hasil musyawarah internal para rayi dalem. Mereka terdiri atas adik-adik kandung, sedherek dalem (adik lain ibu), dan sentana dalem (paman, bibi, dan sepupu). Musyawarah para aristokrat itu menggantikan model penunjukan langsung. "Ini adalah demokrasi ala Jogjakarta yang sudah diterapkan," tutur Joyokusumo.

Karena itu, dia sangat menyesalkan jika ada yang mengatakan bahwa di Keraton Jogjakarta tidak ada demokrasi. Di tempat lain, GBPH Prabukusumo menambahkan, demokrasi yang diterapkan di keraton merupakan kombinasi paugeran (peraturan) adat internal dengan aturan hukum formal tentang syarat-syarat ketentuan gubernur. "Inilah yang menjadi semangat keistimewaan Jogja sejak awal kemerdekaan," kata adik HB X yang juga ketua DPD Partai Demokrat Jogja itu.

Menurut dia, sejarah pembentukan DIJ beserta segala keistimewaannya telah diamanatkan dalam proklamasi 17 Agustus 1945. Pembentukannya kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No 3 Tahun 1950. Termasuk juga dekret Sri Sultan HB IX tertanggal 5 September 1945 dan Amanat Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945. Dalam dekret itu disebutkan bahwa Kerajaan Jogjakarta menjadi bagian dari RI.

Begitupun halnya dengan persoalan kepala pemerintahan. Terdapat Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945. Piagam tersebut diberikan Presiden Soekarno kepada kepala negara di daerah Jogjakarta, yakni Sri Sultan HB IX dan Pangeran Paku Alam VIII. Piagam itu merupakan jaminan status istimewa dalam politik bagi dua kepala kerajaan yang telah bergabung dengan Indonesia. (dyn/c4/kum)