Keseriusan Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Belum Terlihat
jpnn.com - JAKARTA - Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Ferry Kusuma menyatakan, belum terlihat keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.
Padahal, penyelesaian kasus HAM sudah dimasukkan ke dalam program Nawacita. "Jokowi pernah bilang akan menyelesaikan pelanggaran HAM secara berkeadilan. Ia bahkan menyebutkan dalam nawacita kasus-kasus yang akan diselesaikan," kata Ferry kepada JPNN.com di LBH Jakarta, Minggu (4/9).
Nyatanya, Ferry menambahkan, setelah dua tahun berjalannya pemerintah Jokowi, belum ada upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Bahkan, Jokowi malah memasukkan orang yang diduga kuat terlibat kasus pelanggaran HAM dalam struktur pemerintahan.
"Kita melihat Menkopolhukam dipilih dari orang yang diduga kuat terlibat kasus pelanggaran HAM," ucap Ferry.
Karena itu, ia menyarankan agar Jokowi memenuhi janjinya dalam nawacita. "Kalau tidak kepercayaan publik kepada pemerintah semakin minim," ungkap Ferry. (gil/jpnn)
JAKARTA - Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Ferry Kusuma menyatakan, belum terlihat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- BMKG Prakirakan Sebagian Besar Kota di Indonesia Berpotensi Hujan, Ini Wilayahnya
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Database BKN Ada yang Tak Bisa Jadi PPPK, Bantuan Rp 3 Juta Mengucur, Ini yang Terjadi
- Prof Nuh: Kepemimpinan Khofifah Sukses Mengatasi Kemiskinan
- 3 Kategori Honorer Tertutup Peluang jadi PPPK Paruh Waktu, Kena PHK
- Gema Waisak Pindapata Nasional 2025 Sukses Digelar, Menag Hingga Pramono Turut Hadir