Keseriusan Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Belum Terlihat

Keseriusan Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Belum Terlihat
Keluarga korban pelanggaran HAM melakukan aksi demonstrasi. Foto: dok jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Ferry Kusuma menyatakan, belum terlihat keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.

Padahal, penyelesaian kasus HAM sudah dimasukkan ke dalam program Nawacita. "Jokowi pernah bilang akan menyelesaikan pelanggaran HAM secara berkeadilan. Ia bahkan menyebutkan dalam nawacita kasus-kasus yang akan diselesaikan," kata Ferry kepada JPNN.com di LBH Jakarta, Minggu (4/9).

Nyatanya, Ferry menambahkan, setelah dua tahun berjalannya pemerintah Jokowi, belum ada upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Bahkan, Jokowi malah memasukkan orang yang diduga kuat terlibat kasus pelanggaran HAM dalam struktur pemerintahan.

"Kita melihat Menkopolhukam dipilih dari orang yang diduga kuat terlibat kasus pelanggaran HAM," ucap Ferry.

Karena itu, ia menyarankan agar Jokowi memenuhi janjinya dalam nawacita. "Kalau tidak kepercayaan publik kepada pemerintah semakin minim," ungkap Ferry. (gil/jpnn)


JAKARTA - Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Ferry Kusuma menyatakan, belum terlihat


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News