Ketua Forum Honorer Bersuara Lantang, Menolak jadi PPPK Paruh Waktu

“Kami juga menuntut kejelasan penganggaran gaji, mengingat masih banyak tenaga kesehatan yang belum dianggarkan, sementara guru justru tidak diakomodasi karena dianggap telah menerima insentif dari pemerintah pusat sebanyak Rp2,5 juta,” katanya.

Pihaknya juga menyoroti ketimpangan dalam penerimaan gaji di kalangan tenaga honorer yang saat ini masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang masih tergolong kecil.

Mereka juga menyatakan hanya ingin diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Bukan PPPK Paruh Waktu.

“Jadi kita (honorer) juga meminta ke depannya pemerintah pusat itu tidak kemudian mendikotomikan antara ada yang full dan ada yang paruh waktu. Kita (para honorer) pengin semua full,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan bahwa Pemkot Serang akan melakukan kajian lebih mendalam terkait pengangkatan PPPK agar dapat disesuaikan dengan kondisi daerah.

"Saat ini perlu melihat kondisi daerah seperti apa. Makanya ini perlu kita kaji ke forum internal agar penyesuaian lebih cepat," katanya. (antara/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: