Komisi III DPR Dorong KPK Ungkap Mafia Pelabuhan Batam
Layaknya yang terjadi di Tanjung Pinang, modus yang sama diduga kuat masih terus berlangsung di Batam.
Praktik ilegal tersebut pada umumnya menjadikan dua pelabuhan terbesar di Batam, yakni Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang sebagai motornya.
Penindakan tampaknya tak pernah membuat jera para mafia pelabuhan. Pasalnya, praktik yang sama menjadi pemandangan umum di Pelabuhan Batu Ampar dan Dermaga Beton Sekupang.
Proses bongkar muat di kedua pelabuhan tersebut seringkali tanpa melalui proses pengecekan fisik sebagaimana diatur dalam ketentuan regulasi.
Bongkar muat dari Singapura melalui Sekupang-Batu Ampar kerap dilakukan tanpa proses pengecekan fisik sebagaimana seharusnya.
Kapal-kapal asal Singapura khususnya, terlihat mendapatkan perlindungan di Pelabuhan Batu Ampar maupun Pelabuhan Beton sekupang.
Praktik illegal ini diduga melibatkan para oknum dari berbagai institusi.
"Penyelundup ilegal itu bukan hanya kuota cukai rokok. Makanya pendapatan negara, kok, transaksinya banyak tetapi pendapatannya sedikit. Barang masuknya besar tetapi pajaknya, kok, sedikit. Ini yang harus dibongkar dan ditindak," tutur Santoso.
Anggota Komisi III DPR Santoso menyebut kasus kelebihan kuota yang terjadi di Tanjung Pinang adalah bagian kecil dari kasus penyelundupan.
- Kursi PAN di DPR Bertambah, Zulhar Berterima Kasih kepada Prabowo
- KPK Diminta Buka Penyidikan Baru soal Permainan WTP BPK Lewat Kasua Kementan
- ICW Minta Jokowi Tak Ulangi Kegagalan Pemilihan Pimpinan KPK, Ingatlah Firli dan Lili yang Bobrok
- Anak Buah Diminta Patungan Rp 1 Miliar untuk Biaya Umrah SYL, Begini Ceritanya
- Bea Cukai & TNI Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas di Jalur Tikus Perbatasan RI-Malaysia
- Endus Temuan Food Estate, Auditor BPK Minta Rp12 Miliar dari Kementan agar Tutup Mata