Konfigurasi Politik Nasional Dinilai Tak Mendukung Sikap Polisi untuk Humanis

Pasalnya, dinamika reformasi di tubuh kepolisian sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi saat ini.
Menurutnya, semua instrumen sosial politik juga harus mendorong polisi menuju kepolisian yang profesional, humanis, dan demokratis dengan pendekatan human security.
"Kita juga perlu menyampaikan konsep human security kepada Parlemen, pemerintah, dan aktor-aktor politik kita. Sehingga berbagai kebijakan turunan bisa didiskusikan bersama-sama dengan DPR," jelasnya.
Sementara itu, Sekjen PBHI Gina Sabrina mengatakan masih percaya dengan kemampuan Polri untuk melakukan reformasi di tubuh Kepolisian.
Dia menyebutkan usaha yang dilakukan Polri dalam menjaga Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang untuk pertama kalinya digelar di Indonesia bisa dijadikan model perbaikan tersebut.
"Pilkada dan pemilu 2024 merupakan salah satu agenda terbesar nasional sehingga minimnya kerusuhan dan konflik wajib diapresiasi," ujarnya.
Di sisi lain, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati mengatakan polisi tidak akan pernah bisa mendekati kaum perempuan dan anak jika pendekatannya militeristik.
Itu sebabnya, lanjutnya, pendekatan keamanan manusia sangat penting dan harus terus diperkuat dengan landasan utama HAM.
Direktur Imparsial Ardimanto Adiputra menilai konfigurasi politik nasional saat ini tidak mendukung pembentukan polisi yang profesional dan humanis
- Bandar Narkoba Diringkus Polda Kalteng Dijerat Pasal Pencucian Uang, Terancam Lama di Penjara
- Tambah Kekuasaan Bukan Memperbaiki Pengawasan, RUU Polri Dinilai Menyimpang
- Sepanjang April 2025, Polresta Bandar Lampung Ringkus 28 Tersangka Narkoba
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Kasus Pengeroyokan Warga SAD di Jambi, Polisi Tetapkan 2 Tersangka
- Kericuhan di Kemang, 10 Tersangka Ditangkap, Ada Barbuk Senjata, Lihat