Konflik Antaretnis Myanmar, 112 Tewas

Sejak menjabat kepala negara Myanmar pada 30 Maret 2011, Presiden Thein Sein sukses menyita perhatian publik. Terutama, karena dia menerapkan kebijakan politik yang berbeda dari para pendahulunya. Di bawah pemerintahannya, ikon demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi juga punya kesempatan untuk kembali ke panggung politik.

Sayang, agenda reformasi Sein yang sempat membuat beberapa negara melonggarkan sanksi mereka atas Myanmar masih tetap dibayangi konflik antaretnis. Pemimpin 67 tahun itu juga tetap menggantung status kewarganegaraan kaum muslim Rohingya. Meski sudah puluhan tahun menetap di perbatasan Myanmar-Bangladesh, tidak kurang dari 800.000 warga Rohingya tetap berstatus stateless.

Akibatnya, saat konflik komunal meletus, pemerintah cenderung berpihak pada kaum Buddha. Sementara itu, masyarakat internasional condong membela kaum Rohingya. Selain tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, kaum Rohingya tidak pernah diterima pemerintah Bangladesh. Juni lalu, saat konflik komunal pertama meletus, Bangladesh menolak kedatangan pengungsi Rohingya di wilayahnya.

Kemarin, untuk kali pertama, pemerintah Myanmar menyebut kerusuhan antaretnis itu sebagai aib. ”Konflik komunal tersebut terjadi saat mata seluruh dunia tertuju pada Myanmar. Serangkaian aksi kekerasan itu jelas mencoreng reputasi pemerintah, terutama saat menjalani masa transisi seperti sekarang ini,” terang surat kabar pro pemerintah, New Light of Myanmar.