Konstitusi Indonesia Memang Mengakui Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Tetapi..
jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mempertanyakan implementasi pemenuhan hak masyarakat hukum adat di Indonesia.
Dia mengatakan itu menyampaikan sambutan saat Konferensi Internasional yang dilaksanakan MPR RI bersama Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Senin (7/8).
Bamsoet dalam pidato awalnya mengatakan Indonesia menjadi negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat.
Dia kemudian menyinggung tentang penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan yang sudah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat.
Dalam penjelasan aturan tersebut menyatakan teritorial Indonesia terbagi dalam 250 Zelf-besturende land-schappen atau daerah-daerah swa-praja atau kerajaan dan Volks-gemeenschappen atau desa adat.
Menurutnya, daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan dianggap sebagai wilayah yang bersifat istimewa.
"Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut," ujar Bamsoet dalam pidatonya, Senin.
Wakil Ketua Umum Golkar itu mengatakan perjalanan ketatanegaraan Indonesia selalu memperlihatkan urusan keberadaan masyarakat hukum adat tidak pernah absen dalam UUD 1945.
Bamsoet mengatakan perjalanan ketatanegaraan Indonesia selalu memperlihatkan urusan keberadaan masyarakat hukum adat tidak pernah absen dalam UUD 1945.
- Yandri Susanto MPR Optimistis Timnas U-23 Indonesia Kalahkan Uzbeskistan
- Prabowo-Gibran Bakal Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Bamsoet Buka Suara
- Ketum IMI Bamsoet Resmikan Sirkuit Barcode Gokart Electric di MOI Kelapa Gading
- Terima Kunjungan Wamenlu Libya di MPR RI, Fadel Muhammad Sampaikan Kabar Baik Ini
- Ketua MPR Bambang Soesatyo Ingatkan Pentingnya Pembenahan Parpol, Simak Penjelasannya
- Ketua MPR Publikasikan Hasil Riset Ilmiah 4 Pilar Kebangsaan, Ungkap Masalah di Kepri