Kontras Anggap Hukuman Mati di Kasus Asabri tak Efektif
jpnn.com, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai tuntutan hukuman terhadap sejumlah terdakwa perkara korupsi PT Asabri tidak efektif.
Kontras menganggap hukuman mati tidak akan memberikan efek jera, justru sebaliknya melemahkan hukum.
"Kalau memang dasarnya memberikan efek jera, seharusnya JPU bisa berkaca dari perkara-perkara lain seperti narkotika dan pembunuhan berencana, hal itu jelas tuntutan hukuman mati tidak memberikan efek jera sama sekali," kata Wakil Koordinator Kontras Arif Nur Fikri dalam keterangannya, Kamis (23/12).
Arif juga menilai seharusnya JPU mendukung langkah pemerintahan Joko Widodo yang secara tidak langsung sedang melakukan moratorium hukuman mati.
Menurut dia, meskipun hukum positif di Indonesia masih membolehkan hukuman mati termasuk untuk kasus korupsi, tetapi hal tersebut sebaiknya tidak diterapkan.
Sebab, menurut dia, belum terbukti hukuman mati memberikan efek jera.
"Pemerintah saat ini secara tidak langsung sedang melakukan moratorium terkait dengan eksekusi mati."
"Seharusnya upaya-upaya tersebut didukung oleh aparat penegak hukum dengan tidak menambah deretan hukuman mati bagi terpidana baik itu pada kasus korupsi, maupun kasus lain," tegas dia.
Kontras angkat bicara mengenai tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus korupsi PT Asabri. Kontras memberi penilaian
- Pembunuhan Berencana di Banjarmasin, Susana Dihabisi Adik Ipar Secara Sadis
- 4 Terdakwa ini Dituntut Hukuman Mati
- 3 Pembunuh Sadis di Ogan Komering Ulu Terancam Hukuman Mati
- 6 Terdakwa Kurir Narkoba di Sumut Dituntut Hukuman Mati
- 6 Kurir 45 Kg Sabu-Sabu Dituntut Hukuman Mati
- 166 WNI Terjerat Hukuman Mati di Luar Negeri, Begini Cara Pemerintah RI Bantu Mereka