KPK Berkoordinasi dengan IDI Periksa Kesehatan Lukas Enembe
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Koordinasi itu dilakukan untuk memastikan apakah sakit yang dialami Lukas Enembe tersebut sedemikian parahnya sehingga harus berobat ke luar negeri.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa kemungkinan pemeriksaan kesehatan Lukas akan dilakukan di Jayapura, Papua.
"Tentu harus ada 'second opinion'. Kami sudah memerintahkan (penyidik) agar berkoordinasi dengan IDI untuk memeriksa Pak Lukas mungkin di Jayapura apakah benar yang bersangkutan sakit," ucap Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/9).
Sebelumnya, Lukas Enembe kembali tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua, Senin (26/9), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dengan alasan masih sakit.
Panggilan tersebut merupakan yang kedua untuk Lukas Enembe setelah sebelumnya dia tidak menghadiri panggilan dalam kapasitas sebagai saksi pada Senin (12/9).
"Hari ini memang sesuai agenda jadwal seharusnya Pak Lukas itu diperiksa, tetapi yang bersangkutan minggu lalu, pengacaranya dan dokter, kan, sudah menyampaikan bahwa beliau itu sakit dengan bukti-bukti 'medical record'. Untuk tindak lanjut berikutnya, tentu kami ingin memastikan bahwa yang bersangkutan itu benar-benar sakit," ungkap Alexander Marwata.
Dia mengatakan bahwa KPK menghargai hak seorang tersangka.
KPK akan berkoordinasi dengan IDI untuk pemeriksaan kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe. Pemeriksaan kemungkinan akan dilakukan di Jayapura, Papua.
- Sukses Tertibkan PSU Perumahan, Pemkot Denpasar Raih Penghargaan dari KPK
- KPK Menyita Kantor DPC NasDem di Sumut, Diduga Dibeli Pakai Uang Korupsi
- Saut Situmorang Desak KPK Transparan soal Peran Shanty Alda di Kasus Gubernur Malut
- Nurul Ghufron Mangkir, Dewas KPK Tunda Persidangan Etik
- KPK: Jika Tidak Ada Iktikad Baik, Bupati Mimika Akan Kami Jemput Paksa
- Usut Kasus Korupsi, KPK Geledah Kantor Sekjen DPR RI