KPK Buka Klinik Pencegahan

Tim atau klinik ini akan berkedudukan di BPKP Jayapura. "Mereka akan dibantu ahli dari pusat, baik KPK maupun LKPP  akan datang ke Papua maksimal 3 sampai 4 bulan untuk membantu daerah yang  sementara sedang membutuhkan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ini dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya penyimpangan," jelasnya.

Lanjutnya, forum atau klinik ini untuk pertama kali dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat direncanakan juga akan dibentuk di provinsi lain, lantaran potensi penyimpangan uang negara bukan hanya di Papua dan Papua Barat, namun juga di daerah lain.  Bahkan, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, maka KPK juga telah membuat modul antikorupsi dalam bentuk buku yang akan dibagikan kepada siswa, mulai dari Taman Kanak-kanak hingga SMA dan Perguruan Tinggi se-Indonesia, termasuk juga di Papua dan Papua Barat.

 "Modul untuk anak TK sifatnya lebih sederhana, bisa saja berisi tentang nilai-nilai tanggung jawab, dongeng, keberanian, ataupun kedisiplinan. Intinya mengajar anak agar tidak senang lagi dengan tindakan penyimpangan atau korupsi atau pencuri," ungkapnya.

Sementara modul untuk tingkat SMP dan SMA, modul pendidikan antikorupsi tersebut terintegrasi dengan berbagai mata pelajaran, misalnya seperti  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Agama, dan lainnya yang bisa ada hubungan dengan moral manusia. "Kami sudah mencetak 30.000 buku, dan Papua serta Papua Barat pasti juga akan mendapatkan modul ini. Semua ini bagian dari cara kita untuk mencegah terjadinya peyimpangan," tuturnya. (cak/fud)