KPK Diingatkan Pelototi Dugaan Penyimpangan Pelatihan Online Kartu Prakerja

Menurutnya, akan lebih baik jika dana yang dikeluarkan pemerintah untuk pelatihan online dibagikan untuk para korban PHK dan masyarakat yang membutuhkannya saat ini.
"Pelatihan online dengan pemerintah membayar platform online itu juga tidak menjamin, pesertanya akan langsung mendapat kerja saat ini. Orang-orang yang di-PHK ini bukan tidak punya skill. Mereka dirumahkan karena kebijakan perusahaan. Apa dengan ikut pelatihan online lalu mereka langsung bisa dapat pekerjaan? bukan ini yang mereka butuhkan saat ini," tegas Bram.
Karena itu, Prakerja.org mendesak dan menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk meminta pemerintah segera membatalkan program pelatihan online sebagai syarat bansos Prakerja.
Selain itu, semua pihak diminta mengawasi pelaksanaan program Kartu Prakerja tersebut.
"Pemerintah harus mewajibkan penyedia platform yang telah dibayar dari anggaran Prakerja mengembalikan dana sepenuhnya kepada pemerintah untuk dialokasikan bagi hal yang lebih tepat dan mendesak bagi kebutuhan masyarakat saat ini," pungkasnya. (flo/jpnn)
Prakerja.org meminta pemerintah menghentikan pelatihan online di program Kartu Prakerja dan membagikan dana untuk masyarakat yang membutuhkan.
Redaktur & Reporter : Natalia
- MAKI Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi Kredit Macet di BPD Kaltim-Kaltara
- KPK Periksa Project Manager PT Mega Alam Terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit di LPEI
- KPK Periksa Direktur PT Waruwu Yulia Lauruc Terkait Kasus Pengadaan Karet di Kementan
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- KPK Ingatkan Guru & Dosen: Gratifikasi Bukan Rezeki
- KPK Periksa Mantan Direktur LPEI Terkait Kasus Korupsi Fasilitas Kredit