KPK Diingatkan Pelototi Dugaan Penyimpangan Pelatihan Online Kartu Prakerja
Menurutnya, akan lebih baik jika dana yang dikeluarkan pemerintah untuk pelatihan online dibagikan untuk para korban PHK dan masyarakat yang membutuhkannya saat ini.
"Pelatihan online dengan pemerintah membayar platform online itu juga tidak menjamin, pesertanya akan langsung mendapat kerja saat ini. Orang-orang yang di-PHK ini bukan tidak punya skill. Mereka dirumahkan karena kebijakan perusahaan. Apa dengan ikut pelatihan online lalu mereka langsung bisa dapat pekerjaan? bukan ini yang mereka butuhkan saat ini," tegas Bram.
Karena itu, Prakerja.org mendesak dan menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk meminta pemerintah segera membatalkan program pelatihan online sebagai syarat bansos Prakerja.
Selain itu, semua pihak diminta mengawasi pelaksanaan program Kartu Prakerja tersebut.
"Pemerintah harus mewajibkan penyedia platform yang telah dibayar dari anggaran Prakerja mengembalikan dana sepenuhnya kepada pemerintah untuk dialokasikan bagi hal yang lebih tepat dan mendesak bagi kebutuhan masyarakat saat ini," pungkasnya. (flo/jpnn)
Prakerja.org meminta pemerintah menghentikan pelatihan online di program Kartu Prakerja dan membagikan dana untuk masyarakat yang membutuhkan.
Redaktur & Reporter : Natalia
- KPK Cecar Dirut EKI Satrio Wibowo soal Pengadaan APD Covid-19
- KPK Setor Rp2,1 Miliar Uang Pengganti dari eks Petinggi Amarta Karya ke Negara
- Sedang Sakit, Bupati Sidoarjo Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan
- Usut Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Dirut Energy Kita Satrio Wibowo
- Inilah Materi yang Didalami Penyidik KPK kepada Legislator dari Jambi
- KPK Tetapkan eks Pejabat Bea Cukai Sebagai Tersangka Pencucian Uang