KPK Diminta Tidak Berpolitik Soal Kartu Prakerja
jpnn.com, JAKARTA - Kader Golkar Syamsul Rizal menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal temuan sejumlah permasalahan pada program kartu prakerja.
Ia meminta meminta KPK untuk tidak bermain politik. Idealnya, kata Syamsul, KPK diam dan bekerja.
“Lakukan saja penyelidikan jika memang terindikasi hasil penyelidikan maka silahkan naik segera ke penyidikan, bukan kemudian membuat polemik yang akibatnya membuat Ketua Umum Partai Golkar seperti lagi mau digiring ke sanksi sosial atau peradilan rakyat, istilah saya,” ujar Syamsul Rizal, Senin (22/6).
Syamsul juga menegaskan, kinerja KPK itu bukan diukur dari jumlah berita. Tetapi berapa jumlah kasus besar yang sudah KPK lakukan penyelidikan dan penyidikan sampai pada peradilan.
Jika sebuah kasus masih bersifat perception of innocent, KPK sebaiknya tidak terburu-buru membuat polemik melalu informasi publik.
Kader Golkar, Samsul Rizal. Foto: dok. pribadi
“Selain masalah kartu prakerja saya mau tanya kepada KPK, sudah sejauh mana KPK menyelesaikan masalah besar seperti kasus Emiten Krakatau Steel, Kasus Mandiri, Kasus Garuda, BLBI, dan lain-lain. Masih banyak kasus besar yang merugikan negara ini,” ujar Syamsul.
Menurut Syamsul, salah satu tugas KPK selain memberantas korupsi juga membantu kondisi Indonesia yang sedang terpuruk secara moneter.
Kader Golkar Syamsul Rizal meminta KPK untuk tidak bermain politik soal kartu prakerja.
- KPK Endus Petugas Keuangan yang Punya Aset Kripto Miliaran Rupiah
- KPK Cecar Dirut EKI Satrio Wibowo soal Pengadaan APD Covid-19
- KPK Setor Rp2,1 Miliar Uang Pengganti dari eks Petinggi Amarta Karya ke Negara
- Sedang Sakit, Bupati Sidoarjo Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan
- Usut Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Dirut Energy Kita Satrio Wibowo
- Inilah Materi yang Didalami Penyidik KPK kepada Legislator dari Jambi