KPK Jalin Kerjasama dengan World Bank

"Pelaksanaan di lapangan tidak hanya di pusat, tapi konsentrasi pemberantasan korupsi juga (sampai) ke daerah-daerah. Apalagi sekarang masih banyak masalah di daerah," tambah Haryono.

Permasalahan tersebut, menurut Haryono pula, terjadi hampir di semua level pemerintah daerah dan perguruan tinggi. "Persoalan itu merata. Bukan hanya dari temuan KPK, tapi juga datang dari pengaduan masyarakat. Semua itu kami telaah, mana yang menjadi wilayah KPK untuk ditindaklanjuti, mana yang menjadi wilayah polisi atau kejaksaan. Kami lakukan koordinasi, supervisi dan sinergi," ujar peraih doktor dari Universitas Padjajaran itu.

Haryono pun mencontohkan, seperti adanya persoalan terkait hutang luar negeri SLA (Subsidiary Loan Agreement). SLA itu sebenarnya merupakan hutang luar negeri dari Departemen Keuangan ke Pemda. Awal-awalnya, hutang luar negeri itu sekitar Rp 27 miliar, namun karena macet dan didiamkan terus, jumlahnya melejit naik menjadi Rp 83 miliar. Itu antara lain terjadi di Pemkot Palembang.

"Tapi kasus itu sebenarnya hampir merata di seluruh Indonesia. Inilah salah satu PR besar yang harus diselesaikan," tegas Haryono.