KPK: Kami Tidak Mengurusi Dampak Politik Kasus E-KTP
jpnn.com - jpnn.com - Sidang perdana perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (9/3) besok diprediksi bikin heboh.
Bahkan, Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya sudah berharap tidak terjadi guncangan politik karena banyak legislator, eksekutif maupun pengusaha yang bakal terseret.
Meski demikian, hal itu tidak akan menyurutkan langkah KPK dalam penegakan hukum.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tugas lembaganya adalah melakukan penegakan hukum, dan tidak mengurus masalah politik.
"Untuk dampak politik kami tentu tidak menghitung itu karena fokus KPK adalah menangani kasus di jalur hukum," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/3).
Dia menjelaskan, KPK akan fokus pada proses dua terdakwa yang akan dihadirkan di persidangan yakni mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto. "Ini akan kami proses, kami dalami lebih lanjut," ungkapnya.
Sidang itu juga akan mengumpulkan fakta dan bukti lebih banyak. Utamanya soal peran terdakwa maupun pihak lain dari berbagai unsur yang terlibat.
"Kami berjalan di jalur hukum. Soal politik dan segala macam kami harapkan patuh dan tempatkan hukum pada posisi pertama," katanya.
Sidang perdana perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta,
- Gelar Evaluasi dan Asistensi, Kementan Siap Kawal Program Wajib Tanam Bawang Putih
- CEO Indodax: TPPU Dengan Aset Kripto Justru Mudah Dilacak
- Sukses Tertibkan PSU Perumahan, Pemkot Denpasar Raih Penghargaan dari KPK
- KPK Menyita Kantor DPC NasDem di Sumut, Diduga Dibeli Pakai Uang Korupsi
- Saut Situmorang Desak KPK Transparan soal Peran Shanty Alda di Kasus Gubernur Malut
- Nurul Ghufron Mangkir, Dewas KPK Tunda Persidangan Etik