KPK ke Humas Pemprov Jabar: Peran Informasi Sebagai Pertanggungjawaban Pekerjaan Pemerintah
Selasa, 13 Agustus 2019 – 19:05 WIB
“Perlu ada perhatian serius dari unsur pimpinan daerah untuk menempatkan humas sebagai tools dari public accountability ke masyarakat, jadi bukan sekedar menyampaikan apa yang sudah dilakukan pejabat di daerah,” tutupnya.
BACA JUGA: Piala Humas Jabar 2019 Beri Apresiasi kepada Humas dan Protokol Daerah
Selain PR Summit, Piala Humas Jabar 2019 juga memberikan apresiasi terhadap insan humas dan protokol se-Jabar yang berprestasi dalam pembangunan visi Jabar Juara Lahir Batin dalam refleksi satu tahun kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. (jabarekspres)
Febri meminta kepada Humas Pemprov Jabar dan 27 kabupaten/kota di dalamnya, ada standardisasi dan penentuan arah dari tugas kehumasan, terutama mengembangkan interaksi dengan masyarakat.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
BERITA TERKAIT
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Kasus Korupsi Amarta Karya
- Usut Kasus Korupsi, KPK Panggil Senior Vice President Investasi PT Taspen
- Eks Penyidik KPK Minta Nurul Ghufron Mundur karena Terlibat dalam Mutasi ASN Kementan
- Lewat Monitoring KPK, Pj Gubenur Sumsel Soroti Pencegahan Korupsi
- Ingin Miskinkan Rafael Alun, KPK Serahkan Memori Kasasi ke Pengadilan