KPK Larang APBD untuk Cetak Kartu Lebaran

Apabila nanti dinyatakan  bahwa kartu tersebut adalah kepentingan pribadi, kata Haryono, dana APBD yang  telanjur dipakai harus dikembalikan. Deputi Penindakan KPK, Ade Raharja juga sependapat. Menurut Ade, dalam UU Otonomi Daerah, sudah diatur bahwa keputusan atau kebijakan kepala daerah tidak boleh menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya tetapi untuk masyarakat. (rnl/jpnn)