KPU Hapus Debat Cawapres, SETARA: Sebuah Kemunduran

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengkritisi langkah KPU yang mengubah format debat kandidat Pilpres 2024 RI, karena lembaga penyelanggara pemilu itu tidak menyediakan sesi sawala khusus untuk cawapres.
"Format debat pilpres 2024 jelas merupakan kemunduran," kata Halili melalui keterangannya, Sabtu (2/12).
Dosen politik dari Universitas Negeri Yogyakarta itu mengatakan langkah meniadakan debat khusus cawapres merugikan publik.
Sebab, kata Halili, publik tidak punya referensi masing-masing kandidat sebelum menjatuhkan pilihan pada 14 Februari 2024.
"Dari sisi hak konstitusional warga negara, publik dirugikan karena mereka tidak diberikan ruang untuk mendapatkan referensi yang memadai tentang figur kepemimpinan otentik," kata dia.
Sebelumnya, KPU mengubah format debat dengan meniadakan sawala khusus untuk cawapres demi memudahkan pemilih menilai kerja sama calon pemimpin Indonesia.
"Publik makin yakin lah team work (kerja sama) antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," kata Hasyim kepada wartawan, Kamis (30/11).
Semula, debat kandidat bakal dilaksanakan lima kali dengan format 2 kali khusus capres, 1 kali khusus cawapres, dan 2 kali bersamaan.
Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengkritisi format debat kandidat Pilpres 2024 RI yang tidak menyediakan sesi khusus untuk cawapres.
- Febri Sebut Tak Ada Saksi yang Bilang Uang Suap Berasal dari Hasto
- Peserta Sespimmen Menghadap Jokowi, Pengamat Singgung Dugaan Keterlibatan Polisi Pada Pilpres 2024
- Kantor KPU Buru Sengaja Dibakar, Motif Pelaku Tak Disangka
- 7 Gugatan Hasil PSU Pilkada Sudah Masuk ke MK, Ini Daftarnya
- Rahmat Saleh Dorong KPU Jamin Pilkada Puncak Jaya tak Lagi Membawa Maut
- Fajar Alfian Minta Maaf Atas Ucapannya kepada Simpatisan Anies