KTI Tolak Capres 'Pro Barat'

jpnn.com - JAKARTA — Adanya ketimpangan kawasan di Indonesia, menimbulkan gejolak di kalangan solidaritas kebangkitan ekonomi kawasan timur Indonesia (TATA-KTI). Pemerintah selama ini lebih pro kawasan Barat dibandingkan Timur sehingga pembangunan jadi timpang. Untuk itu dalam Pilpres 2009 mendatang, KTI akan mendukung Capres yang pro Timur.

Hal ini terungkap dalam diskusi panel yang digelar di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Rabu (18/6), menghadirkan tokoh-tokoh sekaligus penggagas KTI, antara lain Zainal Bintang (Sulsel), Laode Ida (Sultra), Manuel Kaisiepo (Papua), Iskandar Andi Nuhung (Sulsel), Theo Sambuaga (Sulut), Freddy Roeroe (Sulut), Marhany Pua (Sulut), Jefrie Rawies (Sulut), Boy Sompotan (Sulsel), Polycarpus Lopez (NTT).

Zainal mengungkapkan, banyak program KTI kandas di departemen. Ambil contoh penyulingan minyak mentah Hemoco Selayar Sulsel, Internasional Hub Port Bitung Sulut, Hydropower Membramo Papua, Marine Tourism dan Eco Tourism (jaringan Bali-NTB-NTT-Maluku-Bunaken-Gorontalo-Raja Ampat-Wakatobi-Takabonerate-Togian), Freeprort Papua, Newmont NTB, Inco (Sultra, Sulteng, Sulsel), BP Indonesia (Papua Barat), dan tambang emas Malut.

"Ini mega proyek strategis KTI yang siap realisasi, tapi kemudian tenggelam karena kabinet berganti," ujar Zainal.

Senada itu Laode Ida menegaskan, untuk Pilpres 2009, KTI hanya akan memilih Capres yang benar-benar mau memperjuangkan bagian timur. Masalah calonnya berasal dari bagian barat atau timur tidak utama. Sebab, Wapres Jusuf Kalla yang dari Sulsel ternyata tidak mampu memajukan KTI.

"Yang KTI butuhkan sekarang adalah sosok pimpinan yang tidak berorientasi pada dirinya sendiri, misalnya niatnya untuk lebih melancarkan bisnisnya. KTI butuh pimpinan yang bisa mengembangkan kepentingan bagian timur," tegas Laode.

Andi Nuhung menambahkan, Capres idaman KTI harus punya orientasi ekonomi makro untuk pembangunan Indonesia Timur. Selain itu kabinet mendatang harus ada lembaga yang menjamin pengembangan KTI.

"Dulu ada departemen yang menangani percepatan pengembangan KTI, tapi setelah presidennya berubah lembaga tersebut langsung dihapus dengan alasan jumlah penduduknya kecil. Makanya itu, Capres yang akan maju bukan bargaining dengan penduduk tapi SDM. Semua wilayah di KTI kaya akan sumber daya alamnya," beber Andi.