Kuncinya Verifikasi Honorer K2

Masalah verifikasi ini sangat pelik dan rumit. Karena verivikasi inilah langkah awal meminimalisir kecurangan. Pengalaman perjuangan saya dulu, di tahap inilah munculnya celah dimana honorer bodong lolos, sehingga menimbulkan masalah yang cukup rumit dan komplek. Jika dalam periode lalu tim verifikasi administrasi hanya Pemerintah Daerah, maka sekarang sebaiknya melibatkan juga organisasi lain, seperti PGRI atau organisasi honorer. Hal ini untuk meminimalisir munculnya penumpang gelap yang tidak diinginkan.

Dalam hal ini saya menyarankan agar Organanisasi Honorer di tingkat daerah untuk lebih proaktif dan berani dalam mengawal kegiatan seleksi administrasi dan verifikasi ini. Karena disinilah kunci awal semuanya.

Pengusulan untuk pemberkasan honorer K2 menjadi CPNS harus lewat usulan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian, Anda setuju?

Terkait harus adanya syarat Pengajuan Formasi Jabatan, ini adalah tahapan yang menjadi bagian yang cukup sulit bagi kawan kawan honorer. Karena disini Pemerintah Pusat secara implisit memberikan kewenangan penuh pada Pemerintah Daerah untuk mengangkat honorernya menjadi PNS. Ibarat ular, dilepas Kepala tapi Ekornya tetap dipegang. Menurut saya ini hal yang sangat ambigu. Untuk itulah, disinilah peran Pengurus Organisasi Daerah dan kawan kawan honorer di daerah untuk bersatu padu dan solid melakukan pressure ke Pemerintah Daerah masing masing.

Apa pendapat Anda soal pernyataan Menteri Yuddy bahwa masalah honorer ini tanggung jawabnya, tak perlu sampai melibatkan Presiden Jokowi?

Saya anggap pernyataan itu hanya untuk mendinginkan suasana dan tidak berdasar. Alasannya jelas, bahwa untuk Payung Hukum Penyelesaian Tenaga Honorer tentunya harus melibatkan Presiden. Karena secara ketatanegaraan, bahwa Payung Hukum setingkat PP harus diteken Presiden. Dan saya yakin, jika Presiden tidak tahu menahu masalah ini, tentunya tidak ada kebijakan yang akan dibuat oleh Presiden.

Apa saran kepada para honorer K2?

Selaku pemerhati nasib honorer dan selaku anggota masyarakat yang peduli nasib honorer, saya memberikan saran agar pergerakan jangan berhenti sampai di sini. Tetapi terus menerus melakukan konsolidasi dan kordinasi untuk tetap mengawal sampai tuntas janji-janji  yang sudah disampaikan oleh Pemerintah. Jangan sampai janji-janji itu menjadi verbalistik janji, yang enak didengar tapi sulit untuk di realisasikan. Semoga kawan-kawan honorer tetap Siaga dan waspada. Salam juang!!! (sam/jpnn)