Langkah ini Dinilai Cara Revolusioner Presiden Jokowi Wujudkan Pemerataan Ekonomi

Senin, 28 Juni 2021 – 21:26 WIB

Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro pada seminar nasional yang digelar sebagai bagian dari Kongres Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan, Senin (28/6). ANTARA/HO-KSP.

Pertama, soal pandemi COVID-19 yang harus menjadi prioritas saat ini.

Juri menjelaskan, bagaimana pun perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tetap harus dilakukan agar saat pandemi mereda, Indonesia sudah bisa langsung lepas landas.

“Jangan sampai tidak ada persiapan atau bahkan kehilangan cita-cita sama sekali,” katanya.

Tantangan kedua, terkait anggaran, pemerintah harus tetap berhemat.

Namun, dia menekankan skema pembiayaan IKN tidak akan selalu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

Bagian terbesarnya justru berasal dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta.

"Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun, KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun," katanya.

Adapun terkait dukungan masyarakat, Juri meminta perlunya kesadaran bersama untuk mewujudkan cita-cita besar ini.