Libatkan BUMDes Untuk Kurangi Persoalan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta ada perbaikan persoalan penyaluran pupuk bersubsidi.

Politikus PKS ini menjelaskan perbaikan persoalan penyaluran pupuk bersubsidi ini untuk mengurangi durasi penyimpanan pada lini tertentu terutama pada distributor dan peningkatan pengawasan pupuk Subsidi.

“Sangat penting pelibatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai agen penyalur pupuk subsidi,” kata Akmal usai pelaksanaan Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian yang juga menghadirkan direksi PT Pupuk Indonesia Holding Company, Selasa (21/9).

Menurut Akmal, BUMDes sebagai bagian dari perpanjangan institusi pemerintahan desa akan berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

“Ini ke depannya akan dapat mengurangi durasi penyimpanan pupuk bersubsidi sehingga tidak mengendap begitu lama, dan sekaligus ada penguatan pengawasan pupuk bersubsidi yang beredar pada wilayah tingkat pedesaan,” ujar Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan sisa stok pupuk bersubsidi di akhir tahun 2021 sebesar 1.899.646 ton harus dipastikan betul dapat mengamankan stok awal tahun 2022.

Perlu ada uji masifnya pelibatan BUMDees pada sinergi Kemampuan Penyediaan Pupuk Untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 sehingga ada keyakinan yang kuat bahwa pelibatan BUMDes merupakan upaya yang baik untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi terdistribusinya pupuk subsidi ke petani.

“Pada posisi lini IV inilah, pupuk berada di gudang distributor dan kios pada level kabupaten, kecamatan hingga desa, terjadi proses durasi yang terlalu lama penyimpanan pupuk subsidi tidak segera di lepas ke petani. Informasi ini langsung saya dapatkan ketika berinteraksi langsung dengan pelaku usaha tani, baik pada saat bimtek maupun silaturahmi ke kediaman para petani,” ungkap Akmal.