Lima Provinsi Boros BBM Diawasi

JAKARTA - Komisi VII DPR RI meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengawasi lima Provinsi yang paling boros mengkonsumsi BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi. Salah satunya Jawa Timur yang hingga 30 Agustus lalu konsumsinya sudah 8,3-12,5 persen diatas kuota yang ditetapkan (over kuota).

"Pengawasan harus sampai ke pelosok-pelosok, selama ini kan hanya di kota provinsi, itu paling (konsumsinya) 20-30 persen (dari total kuota wilayah). Semoga tidak banyak terjadi kebocoran disana," "ujar Anggota Komisi Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Dewi Aryani kemarin. Dia meminta BPH Migas untuk lebih serius memantau distribusi dan penjualan BBM subsidi terutama di beberapa kota yang konsumsinya melebihi kuota.

Komisi VII, terutama Fraksi PDIP, kata Dewi, pada prinsipnya sudah menyetujui tambahan kuota BBM subsidi sebanyak empat juta kiloliter, sebab itu adalah hak rakyat. Sementara negara berkewajiban menyediakan energi bagi rakyat. Namun begitu, penyaluran BBM subsidi harus tetap terjaga jangan sampai dinikmati oleh yang tidak berhak. "Oleh sebab itu kami minta pengawasan harus ditingkatkan, dari Provinsi hingga ke kecamatan," tegasnya

Upaya penghematan yang telah diluncurkan pemerintah, kata Dewi, harus benar-benar diterapkan. Contohnya, larangan penjualan BBM subsidi untuk mobil dinas di wilayah Jabodetabek, di Jawa Bali untuk kendaraan BUMN dan BUMD, lalu larangan pembelian solar untuk kendaraan Perkebunan dan Pertambangan di seluruh Indonesia. "Harus dipastikan program penghematan itu berjalan baik, kalau memang nggak boleh ya SPBU harus berani menolak," tukasnya.