Listrik Makasar Terancam Padam

Operasi produsen gas itu dihentikan menyusul perundingan antara BP Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi dan Presiden PT EEES dengan Pemerintah Kabupaten Wajo kembali menemui jalan buntu. Padahal, kemarin menjadi deadline industri gas yang terletak di Gilireng itu memberikan jawaban kepada warga dan mahasiswa yang menduduki PT EEES  sejak Kamis 29 April lalu.

   

Perundingan antara Pemkab Wajo dengan BP Migas dan PT EEES, Jumat 30 April, digelar di kantor bupati Wajo. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru digelar tengah malam, sekira pukul 23.00 wita. Hadir pada perundingan itu, Kepala  BP Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi Bahari Abbas, Presiden PT EEES Andi Riyanto, Kasubdin PAM BP Migas Joko Warsito, dan Kepala Bagian Pengelola PT EEES  Bambang SF.

   

:TERKAIT Sayangnya pertemuan yang dihadiri beberapa pimpinan SKPD kembali gagal membuahkan hasil. BP Migas tetap ngotot, permintaan royalti bagi hasil sepenuhnya

menjadi kebijakan Depertemen Keuangan dan BP Migas Pusat.  Pertemuan berlangsung panas, terlebih bupati Wajo yang akrab disapa Andi Bur tersinggung dengan pernyataan Bahari Abbas yang menuding orang nomor satu di Wajo itu tidak memahami substansi pembagian bagi hasil antara PT EEES dengan Pemkab Wajo.

   

Pernyataan ini menyulut kemarahan Andi Bur dan meminta Polres Wajo menahan keempat utusan BP Migas dan PT EEES itu. Ketakutan, Bahari Abbas meminta maaf atas pernyataan yang menyinggung mantan Sekkab Wajo itu. Bahkan, Abbas berlutut di hadapan Andi Burhanuddin Unru sebagai ekspresi maaf. Setelah itu, perwakilan BP Migas dan PT EEES dibiarkan meninggalkan kantor bupati Wajo sekira pukul 24.00 waktu setempat.