Luhut Pangaribuan: Harusnya Proses Peradilan Dihentikan
Kamis, 07 Maret 2013 – 17:14 WIB
JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan frekwensi oleh Indosat dan anak usahanya, PT Indosat Mega Media (IM2), Kamis (7/3). Persidangan kali ini mengagendakan pemeriksaan saksi, Budi Dartono, karyawan Indosat, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung. "Seharusnya jaksa penuntut umum segera menghentikan proses peradilan ini,” tegas Luhut.
Dalam kesaksiannya, Budi Dartono mengatakan bahwa Biaya Hak Penggunaan (BHP) telekomunikasi dan USO (Universal Service Obligations), sudah dibayarkan oleh Indosat. "Praktik bisnis yang terjadi antara Indosat dengan IM2 sebagai mitra, juga dilakukan oleh Indosat dengan mitra-mitra lain seperti, CBN, Lintasarta, dan Quasar," kata Budi Dartono di hadapan majelis hakim.
Mendengar kesaksian itu, Kuasa Hukum Indosat dan IM2, Luhut Pangaribuan meminta agar proses hukum atas klainnya dihentikan. Sebab, menurut Luhut, tidak ada peristiwa pelanggaran hukum yang mengakibatkan harus disidangkannya perkara tersebut.
Baca Juga:
JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan frekwensi
BERITA TERKAIT
- Program Siswa Qur'ani Sepolwan Polri Diapresiasi PUI
- LAN Konsisten Terapkan Sistem Manajemen Antipenyuapan, Ini Buktinya
- Gelar Halalbihalal dengan PMI di Malaysia, Ini Pesan Menaker Ida
- Seusai Gempa Garut, BMKG Imbau Masyarakat di Wilayah Ini Mewaspadai Potensi Longsor
- Mangkunegara X Bersama Dirjen Kebudayaan Rayakan Hari Tari Dunia
- BNPB: 110 Rumah Rusak dan 75 KK Terdampak Gempa Garut