Mafia Minyak Goreng Ditangkap, Publik Puas dengan Kinerja Presiden dan Jaksa Agung

Penegakan hukum secara umum itu mengalami kenaikan meskipun Kejaksaan Agung terus membuktikan setiap langkah itu mempengaruhi tingkat sensitivitas pemerintah pada menentukan tingkat kepercayaannya itu Kejaksaan Agung masuk urutan ke-4 dari yang sebelumnya urutan 8.
"Itu sangat membuktikan akumulasi dari pekerjaan Kejaksaan Agung yang berhasil,” katanya.
Menurut Mahfud, bukan hanya penangkapan mafia minyak goreng, Kejagung juga sebelumnya itu secara beruntun membongkar Jiwasraya yang direspons tinggi masyarakat.
Kemudian, kasus Asabri dan sebagainya, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka kasus korupsi Satelit Kemenhan secara berurutan.
"Sehingga itu menambah poin untuk Kejaksaan Agung. Dalam kasus minyak goreng ini Kejaksaan Agung itu harus transparan kejaksaan itu sering memberikan keterangan perkembangan Perkara, jangan sampai kasus ini tiba-tiba hilang atau tidak terdengar begitu," katanya.
Sekarang ini, kata Mahfud, sudah ada sistem dalam Kejaksaan Agung terkait dengan polisi, kejaksaan, pengadilan yang dinamakan SPPT atau Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi dengan teknologi informasi.
“Di situ rakyat atau institusi terkait akan tahu bahwa perkara ini masuk tanggal berapa, sekarang prosesnya sampai di mana, kenapa belum naik ke situ, kenapa belum meningkat ke situ dan seterusnya," katanya.
Mahfud menilai Kejaksaan sekarang sudah meningkatkan kredibilitasnya namun yang sekarang harus meningkatkan produktivitas.
Tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi dan Jaksa Agung ST Burhanuddin meningkat pasca-ditangkapnya mafia minyak goreng yang meresahkan masyarakat.
- Sikat Mafia Tanah, Sahroni Bakal Berkoordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan BPN
- Ketum Al Irsyad Dukung Kejagung Bongkar Semua Dugaan Suap Zarof Ricar di MA
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Puas, Presiden Puji Kinerja Badan Gizi Nasional
- Komisi Kejaksaan Tegaskan Produk Jurnalistik Tidak Bisa Dijadikan Delik Hukum
- Demokrat Laporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut ke MA dan Kejagung, Ada Apa?