Mafia Minyak Goreng Ditangkap, Publik Puas dengan Kinerja Presiden dan Jaksa Agung

Sebanyak 86 persen lebih juga yakin kelangkaan minyak goreng karena ulah para mafia.
“Hal ini yang menjelaskan mengapa kemudian dukungan publik sangat besar diberikan kepada Jaksa Agung dalam memerangi mafia minyak goreng yang kemudian berkorelasi dengan peningkatan kepuasan terhadap presiden,” kata Burhanuddin.
Namun demikian, situasi saat ini tetap menunjukkan celah kritis dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi nasional.
Pada tingkat kepercayaan warga yang tinggi terhadap intitusi penegak hukum, dan tren positif atas evaluasi kinerja lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan KPK, persepsi warga secara umum terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tampak sangat kritis, terutama pemberantasan korupsi.
Menko Polhukam Mahfud MD menilai hasil survei yang direlese Indikator Politik Indonesia terkait kepuasan publik terhadap kinerja lembaga Pemerintah khususnya di bidang Hukum sangat beralasan.
Misalnya, kata Mahfud, kinerja presiden Jokowi oleh publik masih dinilai memuaskan 64,1 persen itu menjadi bantahan terhadap apa yang sering didengungkan oleh orang-orang tertentu bahwa pemerintah ini sudah kehilangan kepercayaan.
“Justru sekarang ini naik, dari sebelumnya 59,9 persen menjadi 64,1 persen dan itu memberikan keyakinan bahwa setiap kebijakan pemerintah dan tindakan pemerintah yang menonjol dalam kasus kasus tertentu mempengaruhi sensitifitas publik didalam menilai kinerja pemerintah,” ujar Mahfud saat hadir dalam release hasil survei Indikator, Kamis (28/4).
Menurut Mahfud, pada bulan Januari Februari 2022 tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan pemerintah mencapai tertinggi selama delapan tahun.
Tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi dan Jaksa Agung ST Burhanuddin meningkat pasca-ditangkapnya mafia minyak goreng yang meresahkan masyarakat.
- Sikat Mafia Tanah, Sahroni Bakal Berkoordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan BPN
- Ketum Al Irsyad Dukung Kejagung Bongkar Semua Dugaan Suap Zarof Ricar di MA
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Puas, Presiden Puji Kinerja Badan Gizi Nasional
- Komisi Kejaksaan Tegaskan Produk Jurnalistik Tidak Bisa Dijadikan Delik Hukum
- Demokrat Laporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut ke MA dan Kejagung, Ada Apa?