Maruarar: PDIP Tolak Sri Mulyani

"Kita sangat setuju, APBN-P harus segera selesai dibahas. Yang kita persoalkan sekarang adalah, siapa wakil pemerintah yang datang untuk membahasnya. Pansus Century sudah mengeluarkan keputusan, dan itu jadi keputusan dewan bukan lagi Fraksi. Itulah yang harus dihormati," katanya.

Keluarnya surat mandat Presiden yang menunjuk Hatta Radjasa untuk membahas APBN-P 2010, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kata Maruarar menandakan bahwa Presiden SBY sangat memahami bahwa kondisi di DPR tidak sama seperti biasanya.

"Saya nilai, di DPR sudah terjadi kejadian yang luar biasa. Presiden juga sudah memahami bahwa kondisi yang terjadi sekarang ini juga luar biasa. Karena itulah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden akhirnya menambah perwakilan pemerintah. Biasanya hanya Menteri Keuangan saja yang diberi mandat, sekarang sudah bisa Menko Ekonomi. Ya itulah yang jadi landasan kita sekarang menolak Menteri Keuangan Sri Mulyani," tegas Maruarar.

Saat ditanyakan, bagaimana nantinya sikap F-PDIP terhadap kehadiran Sri Mulyani di setiap rapat APBN dan APBN-P 2010, Maruarar mengatakan bahwa F-PDIP akan menggunakan surat mandat Presiden sebagai alasan kuat menolak kedatangan Sri Mulyani.