Marzuki Ketua DPR, Anas Ketua Fraksi
Selasa, 29 September 2009 – 11:54 WIB

Marzuki Ketua DPR, Anas Ketua Fraksi
JAKARTA -- Partai Demokrat tampaknya ingin membuat formasi yang kuat di parlemen setelah bisa memenangkan pemilu dan pilpres 2009. Politisi yang sudah berpengalaman ngurusi partai dipercaya menjadi orang nomor satu di Senayan, sedang yang punya kemampuan berkomunikasi ditempatkan sebagai ketua fraksi. Partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu telah memutuskan Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie menjadi Ketua DPR 2009-2014. Sedang Ketua DPP Demokrat Bidang Politik, Anas Urbaningrum, sebagai Ketua Fraksi Demokrat di DPR. Ketua Fraksi PD Syarif Hasan yang memberikan keterangan mengenai hal itu di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9). "Sesuai keputusan partai, yang menjadi ketua DPR RI adalah Marzuki Ali dan yang menjadi Ketua Fraksi insya Allah, Anas Urbaningrum," ujarnya.
Baca Juga:
Dia menjelaskan, keputusan itu diambil pasa saat SBY masih dalam lawatan di Amerika Serikat dalam rangka mengikuti forum Konferensi Tingkat Tinggi G-20 dan baru akan pulang ke tanah air 1 Oktober mendatang. Karenanya, surat keputusan mengenai penetapan itu belum dikeluarkan DPP.
Baca Juga:
Dengan telah terpilihnya Marzuki ini, maka pupus sudah peluang Taufiq Effendi, Syarif Hasan dan Hayono Isman yang semula ikut meramaikan bursa Ketua DPR. Sementara, terpilihnya Anas sudah diduga sejak awal. Sekitar sebulan lalu, sumber JPNN di internal Demokrat sudah memberitahukan bahwa Anas bakal diplot sebagai Ketua Fraksi PD.
JAKARTA -- Partai Demokrat tampaknya ingin membuat formasi yang kuat di parlemen setelah bisa memenangkan pemilu dan pilpres 2009. Politisi yang
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026